80 Contoh Soal UTS PPKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

80 Contoh Soal UTS PPKN Kelas 10 Sekolah Menengah Atas Dan Kunci Jawabannya - Hai para pencari ilmu, bertemu kembali dengan aku tentunya melalui situs blog paling top, dimana semua berita akan dibagikan secara gratis buat kemaslahatan beserta.

Pada kesempatan ini, saya akan menyebarkan 80 contoh soal UTS PPKN untuk kelas 10 SMA (SMA), dimana 80 soal tadi mirip dengan biasa sudah dilengkapi beserta kunci jawaban, yg mana kunci jawaban ini tentunya akan memudahkan anda dalam mengetahui jawaban yang betul dari masing-masing soal.

Nah, bagi kamu yang telah tak sabar buat segera berlatih mengerjakan soal, atau mengasah kemampuan didalam mata pelajaran PPKN, silahkan simak soal berikut adalah:

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal beserta teliti.
3. Kerjakan dulu soal yg kamu anggap gampang.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan dalam Pengawas/Guru

A. Jawablah soal dibahwah ini beserta benar !

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a

2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. Vertikal serta horizontal
b. Sentralisasi dan desentralisasi
c. Legislatif serta eksekutif
d. Legislatif dan yudikatif
e. Eksekutif serta yudikatif
Jawaban: a

3. Kekuasaan buat membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Parlementer
e. Presidensial
Jawaban: c

4. Kekuasaan buat melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Parlementer
e. Presidensial
Jawaban: b

5. Landasan aturan kementerian Negara Republik Indonesia merupakan....
a. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 19 UUD 1945
d. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945
e. Pasal 21 UUD 1945
Jawaban: a

6. Di bawah ini yg merupakan kementerian yg mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d

7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi kasus kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b

8. Kementrian yg bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yg berada di dalam lingkup tugasnya dianggap....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum serta HAM
Jawaban: d

9. Di bawah ini yang bukan adalah kementerian yg menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi serta sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e

10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian merupakan pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi serta Harmaily Ibrahim
Jawaban: e

11. Organisasi di suatu daerah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah serta ditaati rakyatnya diklaim....
a. Daerah
b. Regional
c. Negara
d. Pemerintah
e. Lembaga
Jawaban: c

12.negara merupakan kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di daerah suatu negara merupakan pengertian negara menurut....
a. Robert Mac Iver
b. George Jellineck
c. Sunarko
d. Miriam Budiardjo
e. Joko Sutono
Jawaban: b

13. Negara mempunyai kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yg ....
a. Monopolis
b. Memaksa
c. Mencakup semua
d. Bilateral
e. Multilateral
Jawaban: b

14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan serta buat mengatur rakyat bersama kekuasaannya. Pernyataan tadi merupakan definisi negara sebagai....
a. Organisasi kekuasaan
b. Organisasi politik
c. Organisasi kesusilaan
d. Negara intergralistik
e. Negara federal
Jawaban: a

15. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yg lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri....
a. Negara federal
b. Negara komunis
c. Negara integralistik
d. Negara serikat
e. Negara sosialis
Jawaban: c

16. Negara dalam menetapkan tujuan beserta rakyatnya merupakan sifat negara yang....
a. Monopoli
b. Memaksa
c. Mencakup semua
d. Bilateral
e. Multilateral
Jawaban: a

17. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Memaksa
2. Monopoli
3. Mencakup semua
4. Kesatuan
5. Demokrasi
Berdasarkan pernyataan diatas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu....
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 2, dan 5
Jawaban: a

18. Semua orang yg menjadi penghuni suatu negara dianggap....
a. Rakyat
b. Penduduk
c. Warga negara
d. Bukan penduduk
e. Orang asing
Jawaban: a

19. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu serta tidak bermaksud menetap disebut....
a. Rakyat
b. Penduduk
c. Warga negara
d. Bukan penduduk
e. Bukan masyarakat negara
Jawaban: d

20. Mereka yg secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu merupakan pemerintahan yang sah dianggap....
a. Warga negara
b. Bukan masyarakat negara
c. Rakyat
d. Penduduk
e. Bukan penduduk
Jawaban: a

21. Wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan bersama undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945
a. 24
b. 25A
c. 25B
d. 25C
e. 26
Jawaban: b

22. Berikut ini yang adalah batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali....
a. Sungai
b. Danau
c. Pegunungan
d. Lembah
e. Pagar tembok
Jawaban: e

23. Di bawah ini yg termasuk ke dalam batas buatan daerah daratan suatu negara adalah....
a. Sungai
b. Pegunungan
c. Danau
d. Patok besi
e. Lembah
Jawaban: d

24. Perairan berupa samudera , laut, selat, danau, dan sungai dianggap....
a. Wilayah daratan
b. Daerah lautan
c. Wilayah udara
d. Daerah negara
e. Wilayah teritorial
Jawaban: b

25. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan Res nullius, yaitu....
a. John Sheldon
b. Hugo de Groot
c. Montesuieu
d. Miriam Budiardjo
e. John Locke
Jawaban: a

26. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu bisa diambil serta dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu....
a. Res communis
b. Res nullius
c. Res sanguinis
d. Res soli
e. Res teritorial
Jawaban: b

27. Konferensi aturan laut internasional III diselenggarakan dalam tahun....
a. 1980
b. 1981
c. 1982
d. 1983
e. 1984
Jawaban: c

28. Wilayah laut suatu negara yg jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai diklaim....
a. Batas laut teritorial
b. Batas zona bersebelahan
c. Zona ekonomi ekslusif
d. Batas landas benua
e. Batas regional kelautan
Jawaban: c

29. Wilayah suatu negara yang berada di luar daerah negara itu dianggap....
a. Wilayah daratan
b. Daerah lautan
c. Wilayah udara
d. Wilayah ekstrateritorial
e. Wilayah negara
Jawaban: d

30. Tokoh yg menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas daerah udaranya hingga yg diperlukan buat menjaga keamanannya merupakan....
a. Schacter
b. Cooper
c. Hugo de Groot
d. John Sheldon
e. Fauchille
Jawaban: a

31. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Luar Negeri
6. Kementerian Kehutanan
7. Kementerian Pertahanan
Berdasarkan pernyataan diatas yg adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu....
a. 1 serta 2
b. 2 serta 3
c. 3 serta 5
d. 5 dan 7
e. 6 serta 7
Jawaban: d

32. Di bawah ini yg termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, serta sinkronisasi program pemerintah adalah....
a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup
b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan
c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Sosial
d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pemuda serta Olahraga
e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan Rakyat
Jawaban: d

33. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas serta korupsi, kolusi, dan nepotisme menurut UU Republik Indonesia angka.....
a. 25 Tahun 1999
b. 26 Tahun 1999
c. 27 Tahun 1999
d. 28 Tahun 1999
e. 29 Tahun 1999
Jawaban: d

34. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu....
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Konstitutif
e. Eksaminatif
Jawaban: a

35. Kekuasaan buat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah kekuasaan....
a. Konstitutif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Yudikatif
e. Moneter
Jawaban: e

36. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yg menyatakan bahwa laut itu dapat diambil serta dimiliki oleh masing-masing negara merupakan....
a. Huge de Groot
b. Jhon Sheldon
c. Miriam Budiardjo
d. Sunarko
e. George Jellineck
Jawaban: b

37. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB dalam....
a. 10 Desember 1982
b. 11 Desember 1982
c. 12 Desember 1982
d. 13 Desember 1982
e. 14 Desember 1982
Jawaban: a

38. Wilayah udara itu haruslah hingga dalam ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari....
a. Teori keamanan
b. Teori pengawan cooper
c. Teori udara bebas
d. Teori lepas landas
e. Teori udara
Jawaban: e

39. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung bersama....
a. Pulau Kalimantan
b. Timor Leste
c. Samudera Hindia
d. Samudera Atlantik
e. Papua Nugini
Jawaban: e

40. Proses permohonan kewarganegaraan oleh masyarakat negara asing menjadi warga negara suatu negara diklaim....
a. Naturalisasi
b. Deportasi
c. Imigrasi
d. Imigrasi
e. Transmigrasi
f. Sosialisasi
Jawaban: a

41. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu!
Jawaban: menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yg berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 menawarkan cara lain yg agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke pada tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (menciptakan undang-undang)
b. Kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yudikatif (mengadii bila terjadi pelanggaran atas undang-undang)

42. Jelaskan yg dimaksud beserta kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif merupakan membuat undang-undang
- Kekuasaaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang
- Kekuasaaan yudikatif merupakan mengadili apabila terjadi pelanggaran atas undang-undang

43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. Kekuasaan konstitutif
b. Kekuasaan eksekutif
c. Kekuasaan legislatif
d. Kekuasaan yudikatif
e. Kekuasaan eksaminatif
f. Kekuasaan moneter

44. Sebutkan contoh lembaga pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

45. Jelaskan menurut pendapatmu mengenai nilai-nilai Pancasila pada penyelenggaraan pemerintahan!

Jawaban: Pancasila pada kedudukannya tak jarang diklaim sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila adalah suatu dasar buat mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, semua pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan asal kaidah aturan negara yg secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia dengan semua unsur-unsurnya, yaitu rakyat, daerah, serta pemerintahan negara.

46. Sebutkan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, beliau terorganisasi pokok kekuasaan politik.

47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara meliputi hal-hal berikut.
a. Sifat memaksa
b. Sifat monopoli
c. Sifat mencakup seluruh (all-embracing)

48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk merupakan semua orang yg bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu daerah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara buat batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.

49. Jelaskan dua konsepsi pokok tentang wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yg menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik warga dunia pada akhirnya tak bisa diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini sudah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) lantaran konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.

50. Sebukan pasal 28E serta pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk kepercayaan dan beribadat menurut agamanya, menentukan pendidikan serta pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di daerah negara dan meninggalkannya serta berhak pulang.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini agama, menyatakan pikiran dan perilaku, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara mengklaim kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

41. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal tadi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal.....
a. 5 ayat 1
b. 20 ayat 1
c. 21 ayat 1
d. 22 ayat 1
e. 23 ayat 1
Jawaban: a

42. Wewenang MPR kini terbatas pada hal-hal berikut, kecuali....
a. Mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
b. Melantik presiden serta wakil presiden
c. Menentukan presiden dan wakil presiden
d. Memberhentikan presiden serta wakil presiden
e. Memberhentikan wakil presiden
Jawaban: c

43. Hak DPR buat mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut....
a. Hak intrpelasi
b. Hak angket
c. Hak inisiatif
d. Hak amandemen
e. Hak petisi
Jawaban: b

44. Kedaulatan berada di tangan masyarakat serta dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bunyi....
a. Pasal 1 ayat (1)
b. Pasal 1 ayat (2)
c. Pasal 2 ayat (1)
d. Pasal 2 ayat (2)
e. Pasal 2 ayat (3)
Jawaban: b

45. Badan yg bertugas menjalankan undang-undang disebut....
a. Konstitutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Eksekutif
e. Eksaminatif
Jawaban: d

46. Pasal yang mengungkapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yg dipilih melalui pemilihan umum merupakan....
a. Pasal 1 ayat (1)
b. Pasal 2 ayat (1)
c. Pasal 3 ayat (1)
d. Pasal 4 ayat (1)
e. Pasal 5 ayat (1)
Jawaban: b

47. Berdasarkan UUD 1945 yang akan terjadi amandemen, pernyataan-pernyataan terkait bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat berikut adalah salah, kecuali....
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih, mengangkat, dan melantik presiden
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengganti dan menetapkan undang-undang dasar
c. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan GBHN buat presiden
e. MPR menjadi lembaga tertinggi negara
Jawaban: b

48. Lembaga pemerintahan yg berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
a. DPR serta MPR
b. DPR dan presiden
c. DPR serta DPRD
d. Presiden dan gubernur
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan presiden
Jawaban: b

49. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan eksekutif di jalankan oleh....
a. Presiden dan menteri
b. Presiden dan DPR
c. Presiden dan MPR
d. Presiden
e. DPD
Jawaban: d

50. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan buat memilih, kecuali....
a. Anggota DPR
b. Anggota MPR
c. Presiden
d. Wakil presiden
e. Anggota DPD
Jawaban: b

51. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh....
a. Presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR
e. BPK
Jawaban: d

52. Lembaga yg bertugas mengawasi keuangan negara merupakan....
a. DPR
b. DPD
c. BPK
d. KY
e. MPR
Jawaban: c

53. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia mempunyai fungsi mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final buat, kecuali....
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. Memutus sengketa wewenang lembaga negara
c. Menciptakan partai politik
d. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
e. Memutus pembubaran partai politik
Jawaban: c

54. DPD adalah lembaga negara yg dibentuk buat menjalankan tugas utama....
a. Membantu MPR pada mengganti undang-undang dasar
b. Membantu pemerintah pada mengajukan RUU
c. Mewakili serta memperjuangkan aspirasi daerah
d. Mewadahi serta memperjuangkan kepentingan golongan
e. Membantu presiden pada pemerintahan
Jawaban: b

55. Semua rakyat negara memiliki kedudukan yg sama pada hukum dan pemerintahan dan harus menjunjung aturan dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal....
a. 22 ayat 1
b. 26 ayat 1
c. 27 ayat 1
d. 28 ayat 1
e. 29 ayat 1
Jawaban: c

56. Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. Langsung oleh rakyat
e. DPD
Jawaban: d

57. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
a. DPD
b. DPR
c. MK
d. BPK
e. Presiden
Jawaban: c

58. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, seseorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun
d. 20 tahun
e. 25 tahun
Jawaban: b

59. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Peraturan daerah
c. Keputusan MPR
d. Pancasila
e. Peraturan pemerintah
Jawaban: a

60. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. DPD
e. BPK
Jawaban: a

61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia terdapat di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. Presiden
d. Rakyat
e. DPD
Jawaban: c

62. Bupati merupakan kepala wilayah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. Pilkada
b. Pemilu
c. Voting
d. Musyawarah
e. Rapat
Jawaban: a

63. Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul....
a. Sekretaris DPRD
b. Bupati
c. Sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
Jawaban: c

64. Undang-undang yg mengatur mengenai pemerintahan daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d

65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. Pemerintah pusat tak lagi dibebani menaruh anggaran kepada daerah
b. Wilayah-daerah lebih kreatif dalam membuatkan asal dayanya
c. Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. Putera-putera daerah bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. Pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
Jawaban: c

66. Undang-Undang yg mengatur mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat serta Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: e

67. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah.....
a. Propinsi
b. Kabupaten/kota
c. Kota administratif
d. Desa
e. Ibu kota
Jawaban: b

68. Komponen-komponen pemerintah pusat merupakan....
a. Presiden, menteri, dan gubernur
b. Presiden, DPR, dan menteri
c. Presiden dan para menteri
d. Presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. Presiden, MPR, dan DPR
Jawaban: c

69. Penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
e. Sentralisasi
Jawaban: a

70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah serta/atau perangkat pusat di daerah diklaim.....
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
e. Sentralisasi
Jawaban: b

71. Kesatuan warga yg memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan warga setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat pada ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Tugas pembantuan
d. Daerah otonom
e. Otonomi daerah
Jawaban: d

72. Berikut bidang-bidang yg masih menjadi wewenang pemerintah pusat, kecuali....
a. Politik
b. Agama
c. Kesehatan
d. Keuangan
e. Pertahanan dan keamanan
Jawaban: c

73. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah....
a. Gubernur
b. Bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. Camat
e. Wali kota
Jawaban: b

74. Badan eksekutif di daerah kota adalah....
a. Gubernur
b. Bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. Camat
e. Wali kota
Jawaban: d

75. Badan legislatif di kabupaten adalah....
a. Gubernur
b. Bupati
c. DPRD kabupaten
d. Camat
e. Wali kota
Jawaban: c

76. Berikut ini bidang pemerintahan yg wajib dilaksanakan oleh pemerintah wilayah, kecuali....
a. Pekerjaan umum
b. Kesehatan
c. Pendidikan
d. Fiskal
e. Tata ruang
Jawaban: d

77. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan....
a. Sejajar
b. Lebih tinggi
c. Lebih rendah
d. Lembaga otonom
e. Lembaga administratif
Jawaban: a

78. Kepala wilayah serta DPRD wajib kolaborasi dalam menetapkan....
a. Kepala daerah
b. Peraturan daerah
c. Keputusan daerah
d. Pengangkatan pejabat darah
e. Kebijakan daerah
Jawaban: b

79. Jabatan kepala daerah pada satu periodenya....
a. 4 tahun
b. 5 tahun
c. 6 tahun
d. 8 tahun
e. 10 tahun
Jawaban: b

Baca Juga: Soal UTS Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

80. Keuangan wilayah yang diperoleh dari Pajak Bumi serta Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebanyak....
a. 10%
b. 20%
c. 50%
d. 80%
e. 90%
Jawaban: a

Penutup

Nah, demikianlah 80 contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS) buat mata pelajaran PPKN, semoga soal yg aku bagikan ini dapat menambah wawasan kamu sekaligus mengasah kemampuan anda pada mengerjakan soal.
Baiklah, aku rasa itu saja yg bisa saya sampaikan, semoga anda bisa mengambil manfaat dari artikel ini ya. Terimakasih.