Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya - Dikesempatan ini, saya akan balik memberikan soal-soal UAS (Ujian Tengah Semester) buat kelas 10 SMA/MA.

Karena kemarin saya sudah menunjukkan soal UAS PAI & BP, maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan soal UAS mata pelajaran PKN. Berikut adalah soalnya:

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yg kamu anggap gampang.
4. Periksa balik pekerjaanmu sebelum diserahkan dalam Pengawas/Guru

A. Jawablah soal dibahwah ini beserta benar !

1. Kemerdekaan memeluk keyakinan dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan bentuk hak asasi….
a. Politik
b. Pribadi
c. Sosial dan budaya
d. Persamaan hukum
e. Perlindungan hukum
Jawaban: b

2. Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota DPR dipilih melalui….
a. Keputusan presiden
b. Pemilihan umum
c. Undang-undang
d. Ketetapan MPR
e. Menteri
Jawaban: b

3. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas….
a. Pasal-pasal
b. Pembukaan serta penjelasan
c. Pembukaan dan batang tubuh
d. Pembukaan, btg tubuh, dan penjelasan
e. Pasal, hukum peralihan serta aturan penjelas
Jawaban: d

4. Landasan Konstitusional di Indonesia yang sah serta dijunjung tinggi semua bangsa Indonesia adalah….
a. UUD 1945
b. Undang-Undang
c. Pancasila
d. Ketetapan MPR
e. Instruksi Presiden
Jawaban: a

5. Pemerintah wilayah serta DPRD menganut asas….
a. Sosial dan politik
b. Otonomi serta ekonomi
c. Otonomi serta tugas pembantuan
d. Ekonomi dan politik
e. Otonomi dan politik
Jawaban: c

6. Berikut ini tidak termasuk pada tujuan penyelenggaraan otonomi wilayah merupakan….
a. Menaikkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan
c. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah
d. Pemeliharaan interaksi yg serasi antara pusat dan daera
e. Mengoptimalkan potensi daerah
Jawaban: c

7. Sumber motivasi serta aspirasi, tekad, serta semangat bangsa Indonesia dan harapan yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional merupakan….
a. Pancasila
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. Batan g Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
d. Penjelasan UUD 1945
e. Perundang-undangan
Jawaban: b

8. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke pada cabang-cabang yang bersifat check and balances merupakan pernyataan mengenai negara memuat….
a. Zul Afdi Ardian
b. Jimly Ashiddiqie
c. Moh. Kusnardi
d. Harmaily Ibrahim
e. Montesquieu
Jawaban: b

9. Konsep trias politica ditemukan oleh….
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Zul Afdi Ardian
d. Harmaily Ibrahim
e. Moh. Kusnardi
Jawaban: b

10. Buku yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan agarkekuasaan di dalam Negara itu dibagi dalam organ-organ Negara yang memiliki fungsi yg berbeda-beda adalah karangan….
a. Mostesquieu
b. Miriam Budiardjo
c. Jimly Ashiddiqie
d. John Locke
e. Harmaily Ibrahim
Jawaban: d

11. Lembaga pemerintah yg membidangi urusan tertentu pada pemerintah disebut….
a. Departemen
b. Kementerian
c. DPD
d. DPR
e. MPR
Jawaban: b

12. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor….
a. 37 tahun 2008
b. 38 tahun 2008
c. 39 tahun 2008
d. 40 tahun 2008
e. 41 tahun 2008
Jawaban: c

13. Kekuasaan yg berhubungan dengan penyelenggaraan investigasi atas pengelolaan serta tanggung jawab mengenai keuangan negara diklaim kekuasaan….
a. Moneter
b. Yudikatif
c. Legislatif
d. Eksaminatif
e. Eksekutif
Jawaban: d

14. Kekuasaan untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan memelihara kestabilan nilai rupiah diklaim kekuasaan….
a. Moneter
b. Yudikatif
c. Legislatif
d. Eksaminatif
e. Eksekutif
Jawaban: a

15. Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah wilayah buat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah di wilayah dianggap….
a. Otonomi daerah
b. Sentralisasi
c. Desentralisasi
d. Kewenangan daerah
e. Pemisah kekuasaan
Jawaban: a

16. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian Negara yang dibuat berjumlah….kementerian Negara
a. 30
b. 31
c. 32
d. 33
e. 34
Jawaban: e

17. BNP2TKI adalah kepanjangan dari….
a. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
b. Badan Negara Penempatan serta Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal
c. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
d. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
e. Dadan Naional Pelayanan serta Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Jawaban: c

18.kelompok sosial yang menduduki daerah atau wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik serta pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat pada akhirnya berhak menentukan tujuan nasionalnya dianggap….
a. Wilayah
b. Negara
c. Pemerintah
d. Daerah
e. Lembaga
Jawaban: b

19. Organisasi masyarakat mempunyai daerah, yg mana kekuasaan Negara berlaku sebagai kedaulatan, merupakan pengertian Negara menurut….
a. Miriam Budiardjo
b. Joko Sutomo
c. Sunarko
d. George Jellink
e. Robert Mac Iver
Jawaban: c

20. Suatu perkumpulan sosial yang memiliki fungsi memelihara ketertiban, menghormati keribadian warga Negara ,melindungi rakyat, dan membentuk kesejahteraan umum , merupakan definisi Negara sebagai…
a. Organisasi kekuasaan
b. Organisasi politik
c. Organisasi kesusilaan
d. Negara intergralistik
e. Negara federal
Jawaban: b

21. Tokoh yang berpendapat bahwa manusia dalam hakikatya merdeka serta sama, maka buat mengklaim hak-hak manusia didirikan Negara, dan hukum harus menjadi dasar Negara merupakan….
a. John Locke
b. Montesquie
c. Sunarko
d. J.J Rousseau
e. Miriam Budiardjo
Jawaban: d

22. Kumpulan manusia yg hidup bermasyarakat di wilayah suatu Negara serta mempunyai cita-cita buat hidup bersama dalam suatu kesatuan politik disebut….
a. Masyarakat Negara
b. Rakyat
c. Penduduk
d. Orang asing
e. Bukan penduduk
Jawaban: b

23. Orang-orang yang berada di daerah suatu Negara, tetapi status hukumnya sebagai warga Negara lain serta mereka tunduk dalam peraturan aturan Negara lokasi mereka berada, diklaim….
a. Penduduk
b. Bukan penduduk
c. Rakyat Negara
d. Orang asing
e. Rakyat
Jawaban: d

24. Unsur mutlak suatu Negara sebagai tempat berhuninya Negara dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat disebut….
a. Rakyat
b. Penduduk
c. Wilayah Negara
d. Daerah daratan
e. Wilayah lautan
Jawaban: c

25. Wilayah samudera suatu Negara yang lebih dari 200 mil laut disebut….
a. ZEE
b. Batas zona bersebelahan
c. Batas laut territorial
d. Batas landas benua
e. Batas garis pantai
Jawaban: a

26. Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dan sistem politik diklaim….
a. Budaya politik
b. Sistem politik
c. Infrastruktur politik
d. Suprastruktur politik
e. Partai politik
Jawaban: a

27. Dibawah ini yg bukan merupakan suprastruktur politik Indonesia merupakan….
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
e. LSM
Jawaban: e

28. Di bawah ini yang bukan merupakan insfrastruktur politik Indonesia merupakan….
a. Partai politik
b. Kalangan kepentingan
c. Kelompok penekan
d. Presiden
e. Media komunikasi politik
Jawaban: d

29. Sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan aktivitas karena adanya kepentingan tertentu diklaim….
a. Partai politik
b. Kelompok penekan
c. Kelompok penekanan
d. Media komunikasi politik
e. Tokoh politik
Jawaban: c

30. Instrumen politik yang berfungsi mengungkapkan berita dan persuasi tentang politik baik dari pemerintah kepada masyarakat serta kebalikannya merupakan….
a. Kalangan penekan
b. Tokoh politik
c. Partai politik
d. Kelompok kepentingan
e. Media komunikasi politik
Jawaban: e

31. Subsistem dari sistem sosial adalah….
a. Sistem nilai
b. Sistem norma
c. Sistem politik
d. Sistem keluarga
e. Sistem pemerintahan
Jawaban: c

32. Institusi politik yg digunakan oleh rakyat buat menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya beserta target akhir adalahuntuk memengaruhi atau bahkan menciptakan kebijakan pemerintah dianggap sebagai….
a. Kelompok kepentingan
b. Kelompok penekan
c. Kelompok politik
d. Media komunikasi politik
e. Kalangan tokoh politik
Jawaban: b

33. Partai politik adalah sekelompok masyarakat Negara yang sedikit banyak terogsnisasi, yg bertindak sebagai suatu politik, dan bertujuan menguasai pemerintahan, dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka, merupakan pengertian partai politik menurut….
a. Mariam Budiarjo
b. Mostesquieu
c. Sugmund Neumann
d. Roger F. Soltau
e. George Jellineck
Jawaban: d

34. Kata partisipasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu….
a. Participatie
b.participation
c. Partilipatio
d. Participare
d. Participationare
Jawaban: a

35. Keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan, mulai semenjak pembuatan keputusan hingga bersama penilaian keputusan, termasuk peluang buat ikut dan dalam pelaksanaan keputusan dianggap….
a. Partisipasi sosial
b. Partisipasi budaya
c. Partisipasi ekonomi
d. Partisipasi politik
e. Pastisipasi keamanan
Jawaban: d

36. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu….
a. Autonomos
b. Aoutonomatica
c. Autonomaia
d. Autonomy
e. Automanica
Jawaban: a

37. Keleluasaan daerahuntuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata terdapat serta diperlukan serta tumbuh, hdup, serta berkembang di wilayah disebu prinsip otonomi….
a. Sluas-luasnya
b. Bertanggung jawab
c. Nyata
d. Satu arah
e. Menyeluruh
Jawaban: c

38. Di bawah ini merupakan pemerintah wilayah, kecuali….
a. Gubernur
b. Presiden
c. Bupati
d. Walikota
e. Camat
Jawaban: b

39. Istilah dari yustisi, yaitu….
a. Keamanan
b. Ketertiban
c. Pertahanan
d. Peradilan
e. Kesejahteraan
Jawaban: d

40. Ampunan yg diberikan presiden kepada orang yg sudah dijatuhi hukuman atas pertimbangan Mahkamah Agung dianggap….
a. Amnesti
b. Reabilitasi
c. Abolisi
d. Kodlisi
e. Grasi
Jawaban: e

41. Sebutkan kekuasaan presiden yg diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945!
Jawaban: Kekuasaan dan kewenangan presiden dalam UUD 1945 antara lain:
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu wakil presiden
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pesiden memutuskan peraturan pemerintah buat menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 7
Presiden serta wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya bisa dipilih balik dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 7A
Presiden serta/atau wakil presiden bisa diberhentikan pada masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik bila terbukti sudah melakukan pelanggaan aturan berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden serta/atau wakl presiden.
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian presiden serta/wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan peminatan kepadaMhkamah Konstitusi buat memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden serta/atau wakil presiden tak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Pasal 7C
Presiden tak dpat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwaklan Rakyat.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yg tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden bersama persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian beserta negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan yang akan terjadi keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta serta konsul.
(2) Dalam hal pengangkatan duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain beserta memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti serta abolisi bersama memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, indikasi jasa, dan lain-lain indikasi kehormatan yang diatur dengan undnag-undang.
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat serta diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusn tertentu pada pemerintahan
(4) Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur pada undang-undang.

42. Sebutkan kementerian yg menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah!
Jawaban: Kementerian yang menangani urusan pemerintahan pada rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
a. Kementerian Sekertariat Negara
b. Kementerian Riset serta Teknologi
c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
d. Kementerian Lingkungan Hidup
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Politik
g. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
i. Kemeterian Badan Usaha Milik negara
j. Kementerian Perumahan Rakyat
k. Kementerian Pemuda dan Olah Raga

43. Sebutkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Jawaban: Berikut ini dipaparkan batasbatas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
a. Batas Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung bersama Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakam negara yang berbatasan langsung beserta daerah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung bersama laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
b. Batas Wiayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak terdapat negara yg berbatasan langsung bersama daerah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia disebelah terpisah jauh beserta daratan India,tetapi keduanya mempunyai batas batas batas wilayah yg terletak di titik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia serta Laut Andaman. Dua pulau yg menandai perbatasan Indonesia-India merupakan pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
c. Batas Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung beserta daratan Papua Nugini serta perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara mengenai batas-batas wilayah, tak hanya daerah darat melainkan pula daerah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur,yaitu Provinsi Papua berbatasan bersama daerah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
d. Batas Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung bersama wilayah Timor Leste merupakan bekas daerah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999., dahulu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yg berbatasan langsung bersama Timor Leste, tepatnya di kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan beserta perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas daerah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif (ZEE) serta batas landas kontinen.

44. Jelaskan perbedaan apatride dan bipatride!
Jawaban: Apatride, yaitu adanya seseorang penduduk yg sma sekali tak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seseorang keturunan bangsa X yg menganut asas soli lahir di negara Y yg menganut asas ius sanguinis. Maka orang tadi tidaklah menjadi masyarakat negara Y. Dengan demikian orang tersebut tak bisa mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatride, yaitu adanya seseorang penduduk yg memiliki dua macam kewargnegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seorang keturunan bangsa X yg menganut asas ius sanguinis lahir di negara Y yang menganut asas ius soli. Oleh karena dia keturunan bangsa X, maka ia di anggap sebagai masyarakat negara X. Akan tetapi,negara Y juga menduga beliau masyarakat negaranya lantaran didasarkan tempat lahirnya.

45. Sebutkan komponen-komponen insfrastrujtur politik Indonesia!
Jawaban: Insfrastruktur politik Indonesia meliputi lima komponen yaitu partai politik, kalangan kepentingan, keompok penekan, media komunikasi politik, serta tokoh politik.

46. Jelaskan yang dimaksud bersama rakyat Negara Indonesia!
Jawaban: Adapun pengertian masyarakat negara Indonesia menurut UUD 945 pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara adalah orangorang dari bangsa lain yang disahkan bersama undang-undang sebagai masyarakat negara.

47. Sebutkan serta jelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah!
Jawaban: Prinsip otonomi wilayah merupakan:
a. Otonomi seluas-luasnya.
b. Otonomi merata.
c. Otonomi bertanggungjawab.

48. Bagaimanakah hubngan antara pemerintah pusat bersama pemerintah wilayah!
Jawaban: Hubungan antara pemerintah pusat beserta pemerintah daerah dikenal ketika asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, asas perbantuan, serta otonomi daerah.

49. Sebutkan fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi wilayah!
Jawaban: Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meiliki tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi layanan.
b. Fungsi pengaturan.
c. Fungsi pemberdayaan antara lain:
1) Menyediakan insfrastruktur ekonomi
2) Menyediakan barag dan jasa objektif
3) Menjembatani perseteruan dalam masyarakat
4) Menjaga kompetisi
5) Menjamin askes minimal setiap individu kepada barang dan jasa
6) Menjaga stabilitas ekonomi

Baca Juga: Soal UAS PAI & BP Kelas 10 SMA/MA Dan Kunci Jawabannya

50. Sebutkan tugas dan kewenangan kepala daerah!
Jawaban: Tugas serta wewenang kepala wilayah, termuat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 25, di antaranya sebagai berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
B. Mengajukan rancangan peraturan wilayah.
c. Menetapkan peraturan derah yang sudah menerima persetujuan bersama DPRD.
d. Menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD buat dibahas dan ditetapkan dengan.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban wilayah.
f. Mewakili daerahnya di dalam serta diluar pengadilan.